Humas Deprov – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan I Kota Gorontalo, DR. Meyke Camaru, SH, MH, melaksanakan pertemuan tatap muka dengan konstituen dalam rangka reses masa sidang ke tiga tahun 2025-2026 di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Selasa (30/6) pukul 19.00 Wita.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Agus Sumba, Lurah Bulotadaa Barat, serta para tokoh masyarakat dan pelaku usaha setempat.
Dalam pertemuan tersebut, DR. Meyke Camaru menyampaikan bahwa pihaknya melalui Komisi II rutin melakukan pengawasan di tingkat kabupaten, namun mengakui perlunya intensifikasi pemantauan di wilayah Kota Gorontalo. Ia menyoroti keluhan utama masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji dan harga yang sering kali melonjak di atas ketetapan pemerintah.
“Kami akan turun langsung ke pangkalan untuk menelusuri akar permasalahan kelangkaan ini. Segala aspirasi yang disampaikan akan segera kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Selain masalah kebutuhan pokok, mayoritas warga—terutama pelaku usaha kecil dan pemuda—juga menyampaikan harapan terkait dukungan pengembangan usaha. Menanggapi hal ini, DR. Meyke menjelaskan bahwa alokasi anggaran, termasuk dari pokirnya, masih tersedia untuk bantuan bagi warga yang memenuhi persyaratan. Ia juga menegaskan komitmen untuk mendorong pelaku usaha agar mampu “naik kelas” melalui pendampingan dan bantuan modal yang lebih besar secara bertahap sesuai kriteria yang berlaku.
Terkait isu yang beredar mengenai rencana penghapusan bantuan UMKM senilai Rp2.500.000 mulai tahun depan, ia memberikan klarifikasi tegas. Menurutnya, alokasi bantuan tidak hanya tetap ada, tetapi justru akan ditingkatkan hingga mencapai Rp5.000.000 untuk pembangunan kios dan penguatan usaha.
“Bantuan untuk masyarakat tidak boleh hilang. Pertumbuhan ekonomi kita bertumpu pada usaha kecil dan menengah. Tugas kami di DPRD adalah mengawal agar kebijakan ini berjalan tepat sasaran dan tidak ada warga yang ragu untuk mengembangkan usahanya,” tegasnya.
Pertemuan ditutup dengan harapan adanya jembatan komunikasi yang terus terjalin antara wakil rakyat dan masyarakat guna memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Gorontalo.
