Humas Deprov – Berbagai kebutuhan masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, S.A.P., saat menggelar kegiatan reses di Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang telah memasuki hari keenam. Pertemuan ini dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretaris Camat Lemito, Kepala desa Lemito dan Kepala Desa Lomuli, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta warga setempat.
Dalam pertemuan itu, Limonu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Menurut dia, usulan masyarakat perlu dipilah berdasarkan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun pemerintah desa. Selain itu, realisasi setiap usulan juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Sejumlah aspirasi mengemuka dalam pertemuan tersebut. Warga mengusulkan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), penyediaan bibit atau benih jagung berkualitas, serta bantuan motor cool box dan mesin tempel untuk menunjang aktivitas nelayan.
Selain sektor pertanian dan perikanan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM). Pembangunan dan rehabilitasi masjid turut menjadi perhatian warga dalam pertemuan tersebut.
Termasuk yang aspirasikan terkait percepatan legalitas tambang rakyat di blok-blok WPR yang sudah ditetapkan baik pembuatan dokumen pengelolaan WPR maupun dokumen jaminan reklamasi pasca tambang
Limonu mengatakan, seluruh aspirasi yang dihimpun akan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah sehingga bantuan maupun pembangunan yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
