Humas Deprov – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama para pemangku kepentingan dalam rangka membahas persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (8/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dan dihadiri perwakilan PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, serta pihak terkait lainnya.
Dalam penyampaiannya, Mikson Yapanto menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan nasional tidak akan tercapai apabila kebutuhan dasar petani, khususnya ketersediaan pupuk, tidak terpenuhi dengan baik.
Menurutnya, Komisi II menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan petani terkait sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, terutama yang terjadi di Kecamatan Taluditi. Untuk itu, DPRD menghadirkan pihak penyedia pupuk dan instansi teknis guna memperoleh penjelasan secara langsung.
“Program ketahanan pangan tidak akan berhasil jika petani masih kesulitan mendapatkan pupuk. Karena itu kami meminta penjelasan langsung dari pihak terkait agar persoalan ini segera mendapatkan solusi,” ujar Mikson.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Komisi II di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Boalemo, stok pupuk secara umum masih dalam kondisi aman. Namun demikian, persoalan yang terjadi di Taluditi lebih disebabkan oleh kendala distribusi mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu daerah terjauh dari pusat gudang pupuk.
“Masalah utamanya bukan pada stok, tetapi pada distribusi. Baik jalur laut maupun jalur darat menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran pupuk ke wilayah-wilayah yang jauh,” tambahnya.
Mikson juga mengungkapkan bahwa kebutuhan pupuk di Gorontalo mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir seiring bertambahnya kebutuhan petani. Karena itu, pihak penyedia pupuk diminta memastikan kendala distribusi serupa tidak terulang kembali.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Suyuti, menekankan pentingnya langkah nyata untuk mengatasi persoalan distribusi pupuk agar tidak terus berulang.
Menurutnya, pupuk merupakan komponen vital dalam sektor pertanian yang sangat menentukan tingkat produksi hasil panen. Apabila distribusi pupuk terganggu, maka produksi pertanian dipastikan akan mengalami penurunan.
“Pupuk adalah nadi pertanian. Jika terjadi masalah pada pupuk, maka dampaknya langsung dirasakan petani dan berpengaruh terhadap hasil produksi,” tegas Suyuti.
Ia juga meminta PT Pupuk Indonesia untuk mempelajari secara mendalam kondisi geografis dan faktor cuaca yang mempengaruhi proses distribusi, sehingga penyaluran pupuk dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, Suyuti menilai perlu dilakukan analisis kebutuhan riil pupuk di Provinsi Gorontalo agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan petani di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, menyampaikan sejumlah temuan hasil kunjungan langsung ke kios-kios pengecer pupuk di berbagai daerah.
Ia mempertanyakan kondisi kelangkaan yang terjadi saat ini, mengingat berdasarkan data yang disampaikan pemerintah dan pihak penyedia, alokasi pupuk tahun 2026 justru mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Di lapangan kami menemukan keluhan dari pengecer dan petanih bahwa pasokan yang diterima tidak lagi sesuai kuota yang biasa mereka terima. Bahkan ada yang hanya mendapatkan sekitar 50 persen dari jumlah yang diajukan,” ungkap Limonu.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Taluditi, tetapi juga dirasakan oleh petani di wilayah lain seperti Kecamatan Patilanggio. Ia meminta adanya kepastian mengenai ketersediaan stok pupuk yang dialokasikan untuk Gorontalo agar tidak hanya aman secara administrasi, tetapi juga benar-benar tersedia dan tersalurkan kepada petani.
Limonu juga menyoroti kendala distribusi yang sempat disebabkan oleh kesulitan armada pengangkut pupuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia meminta Dinas Pertanian dapat memberikan rekomendasi khusus bagi kendaraan pengangkut pupuk agar proses distribusi tidak mengalami hambatan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa keterlambatan distribusi pupuk berpotensi mengganggu produktivitas pertanian dan dapat berdampak pada program nasional swasembada pangan.
Melalui rapat tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar hingga ke tingkat desa dan kios pengecer, sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi tepat waktu dan target peningkatan produksi pertanian dapat tercapai.
