Humas Deprov – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut dibacakan oleh Venny Rosdiana Anwar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa perubahan APBD harus berorientasi pada azas manfaat dan kepentingan langsung masyarakat, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor-sektor produktif dan sektor riil, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta UMKM. Penyaluran bantuan kepada petani dan nelayan juga dinilai harus dilakukan secara tepat sasaran agar benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu catatan kritis yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan berkaitan dengan usulan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Venny Rosdiana Anwar menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan kajian secara menyeluruh terhadap usulan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek urgensi, dasar penganggaran, kemampuan keuangan daerah, serta manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Gorontalo tetap penting, namun pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, terukur, transparan, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas kebutuhan daerah.
Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah daerah didorong untuk berani mengevaluasi target pendapatan yang dinilai tidak realistis, mengoreksi pos-pos belanja yang kurang efektif, serta mengoptimalkan berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal.
Setiap rupiah anggaran daerah, menurut Fraksi PDI Perjuangan, harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat atau value for money.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berkualitas
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 6,20 persen, yang berada di atas rata-rata nasional dan menjadi pertumbuhan tertinggi di kawasan Sulawesi.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Pertumbuhan tersebut harus berkualitas dan mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran, serta pemerataan ekonomi dan penekanan angka ketimpangan atau Gini Ratio.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Perubahan APBD 2026, dengan penekanan bahwa kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat sektor produktif, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
