Humas Deprov — Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat desa.
Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala Desa Bendungan, Mus Yasin, bersama jajaran pemerintah desa.
Dalam pertemuan itu, pemerintah desa menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya terkait data desil penerima bantuan, pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas, serta honor guru Taman Kanak-kanak (TK).
Kepala Desa Bendungan Mus Yasin mengatakan, persoalan data desil menjadi salah satu kendala karena masih terdapat warga yang dinilai membutuhkan bantuan, namun belum masuk dalam kategori penerima sesuai data yang digunakan pemerintah.
Selain itu, pelayanan kesehatan melalui BPJS di tingkat Puskesmas juga menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut cukup sering menimbulkan keresahan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
“Persoalan desil penerima bantuan masih menjadi perhatian kami. Begitu juga dengan pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas yang sering dikeluhkan masyarakat. Termasuk honor guru TK yang perlu mendapat perhatian,” kata Mus Yasin.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat desa.
Menurut Sri Darsianti, persoalan data penerima bantuan harus mendapat perhatian serius agar kebijakan perlindungan sosial tidak menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat.
“Data penerima bantuan harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Jangan sampai ada warga yang secara kondisi membutuhkan, tetapi tidak terakomodasi karena persoalan data,” ujar Sri Darsianti.
Ia juga menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kepastian pelayanan ketika membutuhkan akses kesehatan.
“Kalau ada kendala dalam pelayanan BPJS di Puskesmas, ini harus dicari akar masalahnya. Masyarakat tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Terkait honor guru TK, Sri Darsianti menyebut persoalan tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan anak usia dini.
Komisi IV, kata dia, akan membawa berbagai aspirasi dan temuan dalam kunjungan tersebut untuk menjadi bahan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
“Kami akan mencatat seluruh persoalan yang disampaikan pemerintah desa dan masyarakat. Ini bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar setiap program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan persoalan di lapangan mendapatkan tindak lanjut,” ujar Sri Darsianti.
