Humas Deprov – Pimpinan dan anggota komisi IV DPRD provinsi gorontalo melakukan komparasi terkait sinkronisasi data sosial antara pemerintah provinsi sulawesi utara dengan pemerintah kabupaten bolaang mongondow, bertempat di ruang Bagian Umum Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Rabu 20 Maret 2025
Pada kesempatan kali ini anggota komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang di pimpin langsung Hamzah Muslimin selaku wakil ketua komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengatakan, dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial ada sejumlah data yang dimiliki Dinas Sosial dan Kementerian Sosial RI untuk itu perlu adanya sinkronisasi terhadap dua pendataan tersebut agar penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat terselesaikan.
“DTKS merupakan data yang dikembangkan pemerintah, dalam hal ini kementerian sosial, sementara DTKS yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dikembangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, jangan sampai kedua data itu bersebrangan satu dengan yang lainnya, variable dalam pendataan itu beda beda sedangkan DTKS juga penting dimana menjadi acuan penyaluran bantuan bantuan oleh pemerintah pusat dan provinsi”. ucapnya
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Gahalib lahidjun menambahkan pula perlunya data yang valid, menurut dia pengelompokan atau rincian singkat dari jenis dari jenis kemiskinan yang ada akan sangat mempermudah pemerintah untuk membuat program program sehingganya bisa kita kelompokan menjadi pokir pokir DPRD dan mempermudah mulai dari aparat desa sampai ditingkat masyarakat jugà untuk mengawasinya.
“Kita bisa contohkan fakir miskin dan anak anak terlantar yang harus kita tangani sesegera mungkin dan seringkali menemukan laporan bagiamana bisa masuk untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan ini yang menjadi perhatian kita bersama.” Ungkap ghalib lahidjun politisi muda partai golkar
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Penanganganan Fakir Miskin Dinas Sosial kabupaten Bolaang Mongondow, Suherdi Mohamad mengatakan data DTKS merupakan masalah yang berulang ulang dan dilematis sehingganya upaya yang dilakukan menjadi menjadi sangat serius dan menjadi masalah yang sama, contoh tingkat kemiskinan masyarakat tergolong atas miskin, sangat miskin atau rentan miskin yang memang datanya harus benar benar valid.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri contohnya ada program program dari pemerintah kabupaten mulai dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan ada pula penerima bantuan sembako mengingat masih banyaknya masyarakat yang berada di kabupaten bolaang mongondow belum bisa masuk dalam data DTKS tersebut
“Disini dari pemerintah setempat sudah berkonsultasi dengan aparat desa setempat dan seluruh stakelholder terkait dinas sosial dan semuanya yang mana data DTKS masih jauh dari kata sempurna”. Ungkap Suherdi
Suherdi pula menambahkan bahwa sebenarnya DTKS Kabupaten Bolaang Mongondow hanya bersifat melengkapi variabel variabel masuk pendataan DTKS Kementrian Sosial, dan untuk bisa masuk DTKS tersebut harus dibutuhkan data dari desa sampai ke tingkat masyarakat sampai ke tingkat pemerintah.
Pewarta. Ick
