Humas Deprov — Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring lokasi lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Hj. Espin Tulie, bersama jajaran anggota Komisi III. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan serta potensi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi III melihat sejumlah opsi lokasi yang berada di wilayah Desa Tunggulo, termasuk kawasan yang berbatasan langsung dengan Desa Huluduotuo. Dari hasil pemantauan, lahan yang tersedia saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 5 hektare, dengan peluang pengembangan hingga sekitar 10 hektare atau lebih.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menyampaikan bahwa ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting yang harus dipastikan sejak awal agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memiliki ruang untuk pengembangan ke depan.
“Lahan ini cukup potensial. Kita melihat ada lebih dari 5 hektare yang tersedia dan masih memungkinkan untuk dikembangkan. Sementara kebutuhan lahan untuk kompleks Sekolah Rakyat berada pada kisaran 7 sampai 10 hektare,” ujar Espin.
Menurutnya, selain memastikan luas lahan, aspek legalitas, kesiapan lokasi, aksesibilitas, serta kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan juga perlu menjadi perhatian bersama sebelum proses pembangunan dilaksanakan.
Terkait pembebasan lahan, Komisi III turut membahas kesiapan dukungan anggaran. Kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar, tergantung luas lahan yang nantinya ditetapkan serta hasil proses pengadaan dan penilaian.
Espin menjelaskan, pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 masih terdapat alokasi sekitar Rp1 miliar lebih yang dapat diarahkan untuk mendukung proses awal pembebasan lahan.
Namun, apabila kebutuhan anggaran belum dapat terpenuhi seluruhnya pada tahun 2026, maka pembiayaan lanjutan akan diupayakan melalui APBD Tahun Anggaran 2027.
“Yang penting prosesnya kita mulai dan kita pastikan perencanaannya jelas. Kalau anggaran yang tersedia tahun ini belum mencukupi untuk keseluruhan kebutuhan, maka kekurangannya akan kita lanjutkan pada penganggaran tahun 2027,” jelasnya.
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berharap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango dapat segera direalisasikan. Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut dinilai penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan sumber daya manusia di daerah.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango juga diharapkan dapat melengkapi keberadaan fasilitas serupa yang telah dikembangkan di wilayah Wonosari, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Gorontalo.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan memastikan setiap tahapan persiapan pembangunan, termasuk kesiapan lahan dan dukungan anggaran, dapat berjalan secara terencana, transparan, dan sesuai ketentuan.
