Humas Deprov — Musim kemarau mulai berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Ancaman gagal panen, kebakaran lahan, hingga potensi kerawanan pangan mulai menjadi perhatian pemerintah desa dan DPRD Provinsi Gorontalo.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Huntu, Minggu (6/9/2026).
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha dan sejumlah anggota Komisi I.
Rombongan diterima Kepala Desa Huntu Said Suudi bersama jajaran pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa.
Dalam pertemuan tersebut, Said menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling terdampak akibat kemarau.
“Kekeringan membuat sebagian hasil pertanian masyarakat terancam gagal panen,” kata Said.
Selain pertanian, pemerintah desa juga mulai mewaspadai ancaman kebakaran lahan. Kebakaran bahkan sempat terjadi pada Jumat dan membuat warga panik.
Pemerintah desa bersama aparat kepolisian kemudian turun langsung untuk memadamkan api.
“Kami sudah mengimbau masyarakat untuk tidak membakar rumput atau lahan sembarangan karena bisa mengakibatkan kebakaran yang lebih luas,” ujarnya.
Menurut Said, imbauan tersebut terus dilakukan karena kondisi kemarau yang disertai angin kencang membuat api mudah merembet.
Kebutuhan Air Bersih Masih Relatif Aman
Di tengah kondisi kemarau, kebutuhan air bersih masyarakat Desa Huntu sejauh ini masih relatif aman.
Masyarakat masih memanfaatkan fasilitas Pamsimas yang dibangun Pemerintah Provinsi Gorontalo dan hingga kini masih berfungsi. Selain itu, sebagian kebutuhan air warga juga dipenuhi melalui pasokan PDAM.
Untuk kebutuhan air minum, sebagian masyarakat menggunakan air isi ulang.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengatakan, kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah desa menghadapi dampak kemarau sekaligus melihat kondisi masyarakat secara langsung.
“Kami ingin memastikan bagaimana kesiapan pemerintah desa sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam menghadapi musim kemarau,” kata Fadli.
Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan pertanian maupun perkebunan selama musim kemarau.
“Musim kemarau ditambah angin kencang bisa menimbulkan kerawanan. Percikan api bisa merembet ke tempat-tempat lainnya dan menjadi lebih luas,” tegasnya.
Fadli juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada persoalan kebakaran dan ketersediaan air. Dampak kemarau terhadap produksi pangan masyarakat harus diantisipasi sejak dini.
Ia menilai munculnya masyarakat yang mulai mengonsumsi bahan pangan alternatif menjadi salah satu indikasi yang perlu diperhatikan.
“Kalau sudah ada produksi bitule yang dijual, berarti sudah ada masyarakat yang mengonsumsi. Ini menunjukkan kekurangan pangan mulai muncul,” ujarnya.
Menurut Fadli, kondisi tersebut harus segera diantisipasi agar dampak kemarau tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
Karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo segera menggelar pasar murah di Kecamatan Batudaa dan Kecamatan Tabongo.
Pasar murah dinilai penting untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat musim kemarau.
“Ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang terdampak kemarau juga semakin terbebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Fadli.
Ia mengatakan, usulan pasar murah tersebut akan dibawa dalam pembahasan Komisi I dan dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo.
Persoalan tersebut juga akan disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bagian dari rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Pewarta: Jhoni Ibrahim
