Humas Deprov – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan peninjauan lapangan terkait status aset lahan yang digunakan untuk pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (2/5/2026).
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat berdiri di atas landasan hukum yang kuat guna menghindari potensi sengketa di masa mendatang.
Dalam peninjauan tersebut, Lurah Hunggaluwa, Mohamat T. Pakaya, S.I.P., M.Si., mengungkapkan bahwa progres pembangunan fisik Gerai KDMP yang dimulai sejak 6 April 2026 kini telah mencapai 20 persen. Namun, ia mengakui adanya kendala administratif terkait status lahan milik kelurahan tersebut.
“Lahan ini merupakan tanah hibah dari warga kepada pemerintah kelurahan. Namun, hingga saat ini bukti surat hibah maupun sertifikatnya tidak terarsip dengan baik, baik di kantor kelurahan maupun pada pihak pemberi hibah,” jelas Mohamat.
Menanggapi temuan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menekankan pentingnya kepastian hukum atas aset pemerintah. Ia mengimbau pihak kelurahan untuk mengambil langkah persuasif dan administratif secepat mungkin.
“Kami menyarankan pihak kelurahan segera duduk bersama dengan ahli waris atau keluarga warga yang telah menghibahkan tanah tersebut. Mengingat arsip surat hibah tidak ditemukan, koordinasi ini penting untuk mempercepat proses legalitas lahan,” tegas Umar.
Umar menambahkan bahwa langkah proaktif ini sangat krusial agar keberadaan Gerai KDMP tidak menjadi polemik di kemudian hari. “Legalitas lahan adalah fondasi utama. Jangan sampai niat baik membangun ekonomi desa terhambat oleh masalah administrasi pertanahan yang belum tuntas,” pungkasnya.
Peninjauan ini diakhiri dengan komitmen dari pihak Kelurahan Hunggaluwa untuk segera menindaklanjuti arahan Komisi I demi kelancaran pembangunan dan operasional koperasi ke depannya
Pewarta : Coach Jhon
