Humas Deprov — Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring kesiapan desa/kelurahan serta peran pemerintah desa dalam menghadapi kebijakan dan permasalahan kekeringan pada musim kemarau.
Kegiatan monitoring tersebut berlangsung pada Kamis, 3 September 2026, di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I melihat secara langsung kondisi masyarakat serta kesiapan pemerintah kelurahan dalam menghadapi potensi krisis air akibat musim kemarau.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, menyampaikan bahwa persoalan kekeringan mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat, khususnya di Lingkungan 2 Kelurahan Tumbihe.
“Terhadap permasalahan kekeringan, memang di Lingkungan 2 mengalami krisis air. Bahkan ada beberapa masyarakat yang sudah melakukan mandi dan buang air besar di salah satu masjid,” ujar Yeyen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah kelurahan diharapkan terus memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi dampak kekeringan, terutama terkait kebutuhan air bersih dan kesehatan lingkungan.
“Kami pemerintah kelurahan selalu mengimbau dan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait permasalahan kekeringan. Ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat,” lanjutnya.
Yeyen juga menjelaskan bahwa pemerintah kelurahan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk mendapatkan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.
“Kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, untuk penyuplaian air bersih,” jelasnya.
Sementara itu, untuk kebutuhan pertanian dan pangan, kondisi saat ini masih relatif aman. Pemerintah kelurahan terus memantau ketersediaan air agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.
“Untuk permasalahan kebutuhan pertanian dan pangan masih aman. Untuk kebutuhan air secara keseluruhan masih aman,” pungkas Yeyen.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menilai koordinasi antara pemerintah kelurahan, pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat menjadi hal penting dalam menghadapi potensi kekeringan yang dapat meluas apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.
