Komisi I DPRD Gorontalo Dalami Polemik Lahan Dungaliyo

Berita, Komisi I DPRD184 Dilihat

Humas Deprov – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menelusuri pengaduan masyarakat terkait penguasaan dan kepemilikan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Jumat (20/11/2026).

Penelusuran dilakukan dengan mendatangi Kantor Camat Dungaliyo untuk meminta penjelasan pemerintah kecamatan mengenai status dan riwayat penguasaan lahan yang menjadi pokok pengaduan.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Sitti Nurain Sompie, bersama sejumlah anggota Komisi I. Turut hadir Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo. Kunjungan Anggota dan Jajaran diterima Camat Dungaliyo, Anton Panani.

Sitti Nurain mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat pengaduan masyarakat yang meminta DPRD memberikan perhatian terhadap persoalan lahan bekas HGU tersebut.

Dalam pertemuan itu, Komisi I menggali keterangan pemerintah kecamatan untuk memperoleh gambaran mengenai status lahan, proses penguasaan, hingga riwayat penyelesaiannya.

Berdasarkan penjelasan pemerintah kecamatan, lahan yang sebelumnya berstatus bekas HGU telah melalui proses redistribusi kepada masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi juga disebut telah memiliki sertifikat tanah masing-masing.

Sitti Nurain mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Gorontalo dengan menghadirkan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta salinan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan dalam surat pengaduan masyarakat.

Dalam pengaduan tersebut, pihak pengadu menyebutkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap ayah dari pihak pengadu.
Menurut Umar, salinan putusan diperlukan agar DPRD dapat mengetahui secara langsung substansi perkara, termasuk pertimbangan hukum dan amar putusan yang ditetapkan majelis hakim.

Dokumen tersebut dinilai penting untuk memahami hubungan antara putusan pengadilan dengan persoalan penguasaan dan kepemilikan lahan yang saat ini diadukan masyarakat.

Sementara itu, Camat Dungaliyo, Anton Panani, membenarkan bahwa persoalan lahan bekas HGU di Desa Dungaliyo pernah dibahas dalam RDP di DPRD Kabupaten Gorontalo.
Anton menjelaskan, dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa lahan bekas HGU telah dibagikan atau diredistribusikan kepada masyarakat.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bahan bagi Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendalami pengaduan masyarakat, terutama dengan mencocokkan informasi pemerintah kecamatan dengan dokumen pertanahan dan putusan pengadilan.

Dengan demikian, persoalan tersebut diharapkan dapat ditelaah berdasarkan data dan dokumen hukum yang jelas sebelum ditarik kesimpulan mengenai status kepemilikan lahan.