Humas Deprov – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, memimpin langsung kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ke Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Kamis (23/7/2026). Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, beserta jajaran.
Konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut atas kunjungan Wakil Menteri Transmigrasi ke sejumlah kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo pada Juni 2026 lalu. Pertemuan difokuskan pada pembahasan usulan pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan wilayah lainnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, menegaskan pentingnya pemerintah daerah secara aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengawal program dan anggaran pembangunan.
Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan kementerian menjadi salah satu kunci agar usulan daerah mendapat perhatian dan prioritas dalam pengalokasian anggaran.
“Kita tidak bisa hanya menunggu di daerah. Daerah harus proaktif datang ke kementerian untuk mengawal setiap usulan. Alhamdulillah, proposal yang kita sampaikan mendapat respons yang sangat baik dari Wakil Menteri Transmigrasi,” ujar Idrus.
Ia juga menyampaikan bahwa Wakil Menteri Transmigrasi memberikan pesan agar pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, karena banyak daerah yang juga mengajukan berbagai program pembangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menekankan pentingnya sinkronisasi program pengembangan kawasan transmigrasi dengan visi pembangunan daerah.
Menurutnya, selain pembangunan infrastruktur, kawasan transmigrasi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya pengembangan sentra buah seperti durian, alpukat, dan rambutan.
Ridwan menjelaskan bahwa kawasan tersebut telah memiliki penangkaran bibit mandiri sehingga ke depan dapat menjadi kawasan percontohan pengembangan hortikultura yang berkelanjutan.
“Kami ingin pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah,” jelasnya.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Espin Tulie, mengatakan DPRD telah menyerahkan proposal revitalisasi infrastruktur yang meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi.
Ia mengungkapkan, Kementerian Transmigrasi membuka peluang dukungan terhadap revitalisasi sarana pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA, termasuk program revitalisasi rumah bagi masyarakat transmigrasi yang membutuhkan.
“Kami berharap hasil konsultasi ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat transmigrasi benar-benar merasakan manfaat pembangunan yang lebih merata,” ungkap Espin.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat hasil reses di kawasan transmigrasi Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
Ia menyoroti kebutuhan mendesak berupa peningkatan kualitas jalan, perbaikan fasilitas sekolah, serta penyediaan jaringan air bersih bagi masyarakat di Desa Bukit Aren, Ayumolingo, dan Hiyalo Oyile.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, mengajak Kementerian Transmigrasi untuk turut mengunjungi kawasan transmigrasi di Kabupaten Boalemo yang dinilai telah berkembang pesat.
Ia menjelaskan Kecamatan Wonosari merupakan salah satu contoh keberhasilan program transmigrasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta memiliki potensi pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang didukung lahan siap bangun.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menjelaskan, secara nasional terdapat sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau 9,2 juta jiwa peserta transmigrasi, dengan 154 kawasan prioritas nasional yang menjadi fokus pengembangan pemerintah.
Menurutnya, Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar karena memiliki kawasan transmigrasi yang tersebar di empat kabupaten dengan berbagai peluang pengembangan sektor pertanian, permukiman, hingga pemberdayaan masyarakat.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi Provinsi Gorontalo melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
