Humas Deprov — Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili menghadiri kegiatan Launching Portal Open Data Gorontalo (PENTAGON) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai upaya mendorong keterbukaan data serta memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di daerah, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, Wakil Duta Besar Australia, Team Leader SKALA, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo.
Peluncuran Portal Open Data Gorontalo (PENTAGON) merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Program ini juga menjadi bagian dari prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
Kegiatan tersebut bertujuan meluncurkan secara resmi portal Open Data Gorontalo (PENTAGON) guna memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Gorontalo, meningkatkan pemanfaatan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta memperkuat kolaborasi tata kelola data antar perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersama pemerintah pusat dan masyarakat.
Dalam laporannya, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa saat ini portal PENTAGON telah mengelola sebanyak 506 data sektoral dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akan terus berkembang secara dinamis. Portal tersebut juga telah terintegrasi dengan berbagai sistem nasional, di antaranya Portal Pelita Kementerian Dalam Negeri, aplikasi SEPAKAT Kementerian PPN/Bappenas, DTSN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta data UMKM Kementerian Koperasi dan UKM.
Selain itu, Kabupaten Gorontalo Utara telah terintegrasi penuh dengan sistem PENTAGON, sementara Kabupaten Pohuwato masih dalam tahap pengembangan integrasi data.
Data-data yang dihimpun melalui portal tersebut nantinya akan ditampilkan dalam Dashboard Pimpinan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu pemanfaatan konkret yang telah dilakukan yakni penggunaan data PENTAGON sebagai sumber utama penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Gorontalo yang disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Wakil Duta Besar Australia menyampaikan apresiasi terhadap peluncuran PENTAGON yang dinilai bukan sekadar membangun platform digital, tetapi juga membangun ekosistem data yang terpadu di Provinsi Gorontalo. Ia menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat bottom-up, di mana masyarakat desa turut terlibat dalam proses pengumpulan dan pembaruan data yang kemudian diintegrasikan hingga tingkat provinsi.
Pemerintah Australia melalui program SKALA juga menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola data, perencanaan pembangunan, serta pembangunan inklusif di Provinsi Gorontalo. Gorontalo dinilai menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya data sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Dalam paparannya disampaikan bahwa data bukan hanya sekadar angka, tetapi mampu memberikan cerita dan arah bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia juga menjelaskan berbagai tantangan pembangunan yang dapat dibaca melalui data kependudukan, kemiskinan, pelayanan dasar, hingga potensi perubahan struktur penduduk di Gorontalo pada masa mendatang. Kehadiran PENTAGON dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, serta penentuan target pembangunan berbasis data by name by address.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menegaskan bahwa di era digitalisasi saat ini, tata kelola data menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang dibangun berdasarkan data yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahan arah kebijakan dan penolakan di tengah masyarakat.
Gubernur juga menekankan bahwa PENTAGON harus menjadi sumber data resmi pemerintah daerah sehingga seluruh kebijakan, pidato, maupun penyusunan program harus mengacu pada data yang sama agar dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Selain itu, Gubernur mengingatkan pentingnya menjadikan data sebagai alat antisipasi masa depan, bukan sekadar rekaman kondisi masa lalu. Data yang valid dan diperoleh melalui metodologi yang benar harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili menyampaikan apresiasi atas hadirnya Portal Open Data Gorontalo (PENTAGON) sebagai langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis data.
Menurutnya, keberadaan portal tersebut akan membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran karena didukung data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak agar pengelolaan data dapat terus diperbarui dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui peluncuran Portal Open Data Gorontalo (PENTAGON), diharapkan tercipta budaya kerja pemerintahan yang berbasis data (data-driven government) sehingga setiap kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran, efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
