Ipal Jadi Sorotan, Komisi 1 Minta SPPG Berbenah

Humas Deprov – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tridarma, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, segera membenahi fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pengelola diberi waktu dua minggu untuk menindaklanjuti sejumlah catatan hasil peninjauan lapangan, Minggu (22/11/2026).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nurain Sompie, bersama anggota Komisi I dan Kepala Pengelola SPPG Tridarma Tibawa, ABD Azis Harun, berfoto bersama usai peninjauan lapangan di SPPG Tridarma, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Minggu (22/11/2026).

Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nurain Sompie, bersama sejumlah anggota Komisi I. Rombongan diterima Kepala Pengelola SPPG Tridarma Tibawa, ABD Azis Harun.

Dalam kunjungan itu, Komisi I menyoroti pentingnya pengelolaan limbah yang memenuhi standar lingkungan. Fasilitas IPAL harus dipastikan berfungsi secara optimal agar limbah dari aktivitas operasional SPPG tidak menimbulkan pencemaran maupun mengganggu kehidupan masyarakat di sekitar lokasi.

Sitti Nurain Sompie menyampaikan sejumlah koreksi dan masukan kepada pihak pengelola. Ia meminta agar fasilitas pengolahan limbah diperiksa, dibenahi, dan dioptimalkan sehingga potensi dampak lingkungan dapat diminimalkan.

Menurut dia, keberadaan SPPG harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat justru menimbulkan persoalan baru akibat pengelolaan limbah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Komisi I juga meminta pengelola memperhatikan kelengkapan fasilitas dan persyaratan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Waktu dua minggu diberikan sebagai kesempatan bagi pihak pengelola untuk melakukan evaluasi dan menyelesaikan kekurangan yang menjadi perhatian DPRD.

Selain persoalan IPAL, Komisi I turut menyoroti keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung operasional SPPG. Pengelola didorong untuk melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, serta koperasi desa sebagai pemasok kebutuhan bahan baku.

Pelibatan potensi ekonomi lokal dinilai penting agar keberadaan SPPG tidak hanya berorientasi pada pelayanan pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dengan membuka kesempatan bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat, kebutuhan bahan baku SPPG diharapkan dapat dipenuhi melalui potensi produksi daerah. Pada saat yang sama, langkah tersebut dapat memperluas pasar dan meningkatkan peluang usaha masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pengelola SPPG Tridarma Tibawa, ABD Azis Harun, menyampaikan terima kasih atas koreksi dan masukan yang diberikan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

Ia mengatakan, seluruh catatan hasil peninjauan akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak pengelola. Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui pembenahan fasilitas dan peningkatan pengelolaan operasional SPPG.

Azis juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk memanfaatkan waktu dua minggu yang diberikan Komisi I guna memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kehadiran DPRD terhadap penyelenggaraan program pemenuhan gizi, terutama dalam memastikan pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat lokal berjalan secara beriringan.