DPRD Provinsi Gorontalo Setujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027

Berita208 Dilihat

Humas Deprov – DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-115, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo melakukan penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027, dalam Rapat Paripurna ke-115, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, dan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Agenda rapat merupakan pembicaraan tingkat II terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, yang meliputi penyampaian laporan Badan Anggaran, permintaan persetujuan anggota DPRD, pendapat akhir Gubernur, hingga penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama.

Dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan melalui Sekretaris Badan Anggaran, dipaparkan struktur pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, alokasi belanja daerah diarahkan pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Pembahasan juga mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai bagian dari struktur APBD.

Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran yang memuat proses pembahasan, pendapat fraksi, serta hasil pembicaraan bersama pihak eksekutif, Ketua DPRD selaku pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan secara lisan.

Seluruh delapan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menerima hasil pembahasan dan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut kemudian disahkan melalui ketukan palu pimpinan rapat.

Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama jajaran eksekutif telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2027.

Gubernur juga menekankan pentingnya mempersiapkan proses administrasi serta pengadaan barang dan jasa sejak dini, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dimulai pada awal Januari 2027 dengan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait peningkatan pendapatan daerah, Gubernur turut menyoroti potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pertambangan rakyat. Ia menyampaikan bahwa sejumlah izin pertambangan rakyat telah diterbitkan, sementara beberapa lainnya masih dalam proses finalisasi.

Selain itu, Gubernur menyinggung potensi penerimaan daerah dari dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan, khususnya terkait hasil produksi PT Pani Gold. Ia menyampaikan perlunya penelusuran terhadap hasil produksi dan stok emas yang masih tersimpan agar potensi penerimaan daerah melalui mekanisme dana bagi hasil dapat dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Gubernur berharap DPRD Provinsi Gorontalo terus memberikan dukungan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2027 agar program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama oleh Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, H. Rifli M. Katili.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo dan pimpinan DPRD. Prosesi penandatanganan dipimpin sementara oleh Wakil Ketua DPRD, La Ode Haimuddin, sebelum pimpinan rapat dikembalikan kepada Ketua DPRD, Idrus M.T. Mopili.

Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, tahapan pembahasan di tingkat DPRD telah diselesaikan melalui persetujuan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif. Dokumen APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan untuk menjalani tahapan evaluasi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui persetujuan APBD 2027 ini, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah diharapkan tetap berorientasi pada prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.