Humas Deprov — Mahasiswa Program Doktor (S3) Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Yeyen Septiani Sidiki, melaksanakan Seminar Proposal Disertasi di Aula Program Pascasarjana UNG, Senin (14/9/2026).
Seminar yang berlangsung pukul 09.30 WITA tersebut mengangkat judul disertasi “Representasi Politik DPRD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bone Bolango.”
Dalam pemaparannya, Yeyen menjelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari pentingnya representasi politik dalam hubungan antara masyarakat, lembaga legislatif, dan pemerintah, khususnya dalam memastikan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan sumber daya alam berjalan secara efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Yeyen, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks pertambangan rakyat, fungsi pengawasan menjadi penting karena aktivitas pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut legalitas, keselamatan kerja, lingkungan hidup, konflik lahan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Ia mengungkapkan, perubahan dan pendelegasian kewenangan dalam tata kelola pertambangan menimbulkan kebutuhan terhadap pengawasan yang lebih terkoordinasi. Di satu sisi, kewenangan perizinan berada pada tingkatan pemerintahan tertentu, sementara dampak aktivitas pertambangan secara langsung dirasakan oleh masyarakat di wilayah kabupaten.
“Permasalahan yang menjadi perhatian adalah bagaimana aspirasi masyarakat dapat terhubung secara sistematis dengan fungsi pengawasan DPRD, sehingga tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, rapat, atau kunjungan lapangan, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut yang terukur,” jelas Yeyen dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, penelitian tersebut melihat sejumlah persoalan empiris, di antaranya penyerapan aspirasi masyarakat yang belum terpetakan secara sistematis, pengawasan yang cenderung bersifat reaktif setelah muncul konflik atau persoalan lingkungan, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang belum terpantau secara terukur.
Untuk mengkaji persoalan tersebut, Yeyen menggunakan perspektif representasi politik Hanna Pitkin yang terdiri atas empat dimensi, yakni representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif.
Dimensi formalistik digunakan untuk melihat bagaimana mandat dan mekanisme formal DPRD dijalankan dalam pengawasan pertambangan rakyat. Representasi deskriptif melihat sejauh mana komposisi DPRD mencerminkan keberagaman masyarakat yang terdampak. Sementara representasi simbolik berkaitan dengan bagaimana DPRD membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Adapun representasi substantif melihat sejauh mana kepentingan masyarakat benar-benar diwujudkan dalam tindakan dan kebijakan pengawasan.
Yeyen juga memaparkan bahwa penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan mengenai representasi politik DPRD dalam pengawasan wilayah pertambangan rakyat yang selanjutnya dapat mendorong pengawasan lebih partisipatif, responsif, terstruktur, terukur, dan akuntabel.
Lebih jauh, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap tata kelola pertambangan yang lebih aman, legal, dan berkelanjutan, termasuk melalui rekomendasi kebijakan atau policy brief.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di wilayah pertambangan rakyat Kabupaten Bone Bolango. Penelitian direncanakan berlangsung Agustus 2026 hingga Juli 2027.
Dalam proses pengumpulan data, Yeyen akan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, dengan melibatkan unsur DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku pertambangan, tokoh masyarakat, akademisi, media, serta pihak terkait lainnya.
Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan melalui penguatan kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas dengan pendekatan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
Seminar proposal tersebut dihadiri dan dinilai oleh tim promotor dan penguji, yakni Prof. Dr. Sastro Mustapa Wantu, S.H., M.Si. selaku Promotor, Dr. Sukarman Kamuli, M.Si. selaku Co-Promotor I, Dr. Udin Hamim, S.Pd., M.Si. selaku Co-Promotor II, Prof. Dr. Ismet Sulila, S.E., M.Si. selaku Penguji Internal I, serta Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Tim Penguji/Penguji Internal II.
Melalui penelitian ini, Yeyen berharap kajian mengenai representasi politik DPRD tidak hanya memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, tetapi juga dapat menjadi masukan praktis bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme pengawasan serta memastikan kepentingan masyarakat di wilayah pertambangan rakyat benar-benar terakomodasi dalam tata kelola sumber daya alam.
