Tim Reses DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato melakukan kunjungan lapangan ke Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau (BPBLP) Provinsi Gorontalo di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Senin (29/6/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan reses masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025–2026. Rombongan dipimpin Ketua Tim Reses, Mikson Yapanto, didampingi sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil VI.
Dalam dialog bersama pihak BPBLP, para anggota dewan menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi balai, mulai dari minimnya anggaran operasional hingga kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya ikan dan udang.
Anggota Tim Reses, Limonu Hippy, menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan UPTD sekaligus kebutuhan masyarakat, khususnya para pembudidaya udang. Menurutnya, selama ini masyarakat masih membeli benih udang dari luar daerah dengan harga yang relatif tinggi.
“Apabila UPTD mampu memproduksi benih sendiri, tentu harganya akan lebih terjangkau bagi masyarakat. Kami berharap teman-teman di Badan Anggaran dapat memperjuangkan kebutuhan anggaran ini,” ujarnya.
Ia berharap BPBLP dapat berkembang menjadi sentra produksi benih ikan dan udang yang mampu memenuhi kebutuhan budidaya laut dan payau di Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, Moh. Dzikyan meminta Kepala UPTD BPBLP segera menyusun rincian kebutuhan anggaran selama tahun 2026 sebagai dasar perjuangan mencari sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat.
“Kalau rincian kebutuhannya sudah ada, insya Allah kami akan memperjuangkannya di kementerian agar memperoleh sumber-sumber anggaran,” katanya.
Ia juga mendorong perbaikan administrasi, khususnya penerapan sistem transaksi berbasis digital agar pengelolaan balai lebih transparan dan mampu menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal senada disampaikan Anas Jusuf. Menurutnya, kondisi BPBLP yang seolah tidak lagi beraktivitas harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Persoalan mendasar terkait tata kelola, manajemen, maupun anggaran harus segera dibenahi. Jangan sampai UPTD ini terlihat mati suri tanpa aktivitas. Itu yang ingin kami ketahui penyebabnya,” tegasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala UPTD BPBLP, Sitti Sabariah, mengaku terkejut saat mulai memimpin balai karena tidak tersedia anggaran operasional yang memadai untuk menjalankan aktivitas maupun memenuhi kebutuhan dasar BPBLP.
Ia juga menjelaskan berbagai kendala teknis yang telah dihadapi UPTD selama bertahun-tahun sehingga berdampak terhadap pelayanan dan operasional balai.
Menutup pertemuan, Ketua Tim Reses, Mikson Yapanto, menegaskan komitmen DPRD untuk memperjuangkan anggaran demi menghidupkan kembali fungsi BPBLP sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat pesisir.
“UPTD ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Boalemo dan Pohuwato. Kami sebagai wakil rakyat Dapil VI memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keberadaannya. Sangat miris melihat UPTD perikanan Provinsi Gorontalo tidak memiliki anggaran yang memadai,” ujarnya.
Mikson mengungkapkan, saat dirinya masih menjabat pada periode sebelumnya, seluruh fasilitas di BPBLP masih berfungsi dengan baik. Namun akibat keterbatasan dan pemotongan anggaran, banyak sarana dan prasarana yang kini mengalami kerusakan bahkan tidak lagi dapat digunakan.“Harapan kita, karena fasilitas ini sangat berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para nelayan dan pembudidaya, maka seluruh sarana dan prasarana ini harus kembali difungsikan. Dengan anggaran yang tersedia nanti, kita akan berupaya semaksimal mungkin memperbaiki dan mengoptimalkan pemanfaatannya. Ke depan, pelayanan kepada masyarakat harus semakin baik,” tutup Mikson.
