Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan pada Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta aparat pemerintah desa dan masyarakat Desa Botumoputi. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan komprehensif.
Dalam dialog terbuka bersama warga, sejumlah aspirasi strategis disampaikan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penanganan banjir di Kecamatan Tibawa, khususnya di Desa Mopiti, yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti mengingat dampaknya terhadap aktivitas dan keselamatan warga.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan bantuan sarana penunjang kegiatan sosial dan kemasyarakatan, berupa empat unit tenda, 200 buah kursi, serta satu unit sound system. Dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat turut mengemuka melalui permintaan bantuan bagi pelaku UMKM dan bantuan bibit pohon kelapa untuk menunjang sektor perkebunan warga.
Aspirasi lain yang tidak kalah penting adalah permohonan pemasangan traffic light atau penerangan lalu lintas di kawasan perbatasan Jalan GOR Mangin, mengingat lokasi tersebut kerap terjadi kecelakaan dan dinilai rawan bagi pengguna jalan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Umar Karim menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang ada. Ia menegaskan bahwa hasil reses akan menjadi bahan penting dalam pembahasan di DPRD Provinsi Gorontalo bersama OPD terkait.
“Reses ini bukan sekadar agenda formal, tetapi wadah nyata untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami kawal agar dapat ditindaklanjuti secara maksimal,” tegasnya.
Kegiatan reses berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme, mencerminkan harapan besar masyarakat Desa Botumoputi terhadap perhatian dan keberpihakan wakil rakyat dalam mendorong pembangunan dan keselamatan warga.
