Humas Deprov – Berbagai aspirasi masyarakat kembali diserap dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 yang dilaksanakan pada Selasa, 3 November 2026, bertempat di kediaman Ibu Indriani Dunda, Kelurahan Tomulabutao Selatan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Majelis Taklim Nur Hidayah dari Kelurahan Leato Utara dan Majelis Taklim Ar Rasyid dari Kelurahan Buladu. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya penguatan kelembagaan, khususnya bagi Majelis Taklim, agar kegiatan sosial dan keagamaan dapat terus berkembang dan berjalan secara berkelanjutan.
Selain itu, warga juga berharap adanya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan krisis air bersih yang dialami warga Kelurahan Leato Utara turut menjadi perhatian. Masyarakat mengharapkan adanya solusi terhadap keterbatasan pasokan air PAM yang selama ini mengganggu kebutuhan sehari-hari.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan harapan masyarakat agar kawasan wisata Temendao dapat kembali dihidupkan dan dikembangkan. Pasalnya, kawasan tersebut sebelumnya menjadi salah satu tempat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang kini mulai berkurang aktivitas berjualannya.
Warga juga mengusulkan adanya bantuan pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Berbagai aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui lembaga DPRD Provinsi Gorontalo sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Kegiatan reses ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi representasi, sekaligus membuka ruang komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan serta persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program dan kebijakan pembangunan daerah.









