DPRD Gorontalo Soroti Penanganan Banjir Empat Lokasi Kolam Retensi Disiapkan

Berita, Reses460 Dilihat

Humas Deprov – Penanganan banjir di Kota Gorontalo membutuhkan perencanaan infrastruktur yang terintegrasi dan percepatan pelaksanaan program. Salah satu upaya yang disiapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) adalah pembangunan kolam retensi di empat lokasi untuk membantu mengendalikan genangan dan mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan.

Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan reses masa persidangan pertama tahun 2026–2027.Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan kerja DPRD bersama Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo diterima Kepala Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA, Haris Djafar, beserta jajaran BWS di ruang rapat kantor tersebut.

Dalam pertemuan itu, Haris Djafar memaparkan sejumlah program strategis yang direncanakan BWS untuk periode 2027–2029. Program tersebut meliputi Pengendalian Banjir Sungai Bone, Penanganan Drainase Utama Kota Gorontalo, Pengendalian Banjir Sungai Bolango Tahap III, SID Pengendalian Sedimen Kota Gorontalo, dan Pembangunan Kolam Retensi Kota Gorontalo.

BWS juga menyampaikan rencana penyusunan Master Plan Konektivitas Drainase Kota, Drainase Utama, dan Sungai Utama Kota Gorontalo. Perencanaan ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan sistem drainase perkotaan dengan aliran sungai sebagai bagian dari penanganan banjir secara menyeluruh.

Terkait pembangunan kolam retensi, BWS menjelaskan bahwa terdapat empat titik yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan di wilayah Kota Gorontalo. Dua titik di antaranya saat ini telah memasuki tahapan pembebasan lahan.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke M. Camaru, mengatakan pertemuan tersebut memberikan pemahaman lebih komprehensif kepada DPRD mengenai kewenangan, capaian, serta target program BWS, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di Kota Gorontalo.

 

Menurut Meyke, persoalan banjir merupakan salah satu masalah yang membutuhkan perhatian serius karena sejumlah kawasan di Kota Gorontalo memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

Melalui penjelasan BWS, DPRD memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah penanganan yang disiapkan pemerintah, mulai dari pengendalian banjir sungai, normalisasi, penataan drainase hingga pembangunan kolam retensi.

“Untuk kami di Dapil Kota Gorontalo, kami mendapatkan gambaran yang lebih pasti mengenai penanganan dan pengendalian banjir, khususnya di titik-titik yang selama ini rawan. Kabar baiknya, ada program pembangunan kolam retensi yang disiapkan untuk membantu mengatasi persoalan tersebut,” kata Meyke.

Ia berharap rencana pembangunan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat tidak terus menghadapi dampak negatif banjir.

Menurut dia, semakin cepat program direalisasikan, semakin cepat pula masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

“Kami dari wilayah Kota Gorontalo menantikan kapan program ini bisa dilaksanakan. Semakin cepat semakin baik, agar masyarakat tidak hanya merasakan dampak negatif banjir, tetapi juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan,” ujarnya.

DPRD berharap berbagai program yang telah dipaparkan BWS dapat dikawal secara berkelanjutan, terutama menyangkut kesiapan lahan, tahapan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Hasil kunjungan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat terkait penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kota Gorontalo.