Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-24 dalam rangka Pembicaraan Tingkat II terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Rapat ini berlangsung pada Senin (25/05/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, La Ode Haimudin, serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah, perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Tim Penyusun Naskah Akademik dari masing-masing Ranperda.
Dalam sambutannya, La Ode Haimudin menekankan pentingnya kedua regulasi tersebut untuk peningkatan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam sektor kesehatan masyarakat dan pengelolaan arsip daerah.
“Isinya sudah sangat baik, baik Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan maupun Penyelenggaraan Kearsipan Daerah. Kami berharap setelah disahkan, segera ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub),” ujar La Ode.
Ia juga menambahkan bahwa pengesahan Pergub menjadi krusial agar implementasi kedua peraturan tersebut bisa segera direalisasikan di lapangan, termasuk menyangkut alokasi anggaran dan mekanisme teknis pelaksanaan.
“Mungkin akan ada pembiayaannya, dan kalau sudah diatur dalam Pergub, maka otomatis sudah bisa dioperasionalkan,” lanjutnya.
Dua Ranperda ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang komprehensif serta manajemen kearsipan yang modern, tertib, dan berbasis digital.
Rapat Paripurna ditutup dengan penegasan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mengawal proses lanjutan dari pembentukan regulasi ini hingga dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
