DPRD Provinsi Gorontalo

RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2021 DITETAPKAN MENJADI PERDA

Humas Deprov – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021, menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Perda ini ditetapkan pada pelaksanaan Sidang Paripurna Ke 82 dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap Ranperda ini, Senin (11/7/2022)

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris RA Jusuf saat memimpin Paripurna menyampaikan, setelah menyimak laporan Badan Anggaran (Banggar) yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi dan hasil pembicaraan yang dilakukan bersama Kepala daerah yang diwakili oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Gorontalo.

“Bahwa Banggar dan seluruh fraksi atau 7 fraksi DPRD telah menerima dan menyetujui ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda,” imbuhnya.

Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubenur selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada.

“Kepada rekan-rekan Pimpinan dan anggota DPRD yang tergabung dalam Banggar yang telah menyelesaikan tugas dengan baik dan bekerja secara maksimal, kepada Penjabat Gubernur, Sekda, TAPD beserta seluruh OPD yang telah membahas Ranperda ini kami sampaikan terima kasih.

Pewarta : Hengki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *