DPRD Provinsi Gorontalo

PANSUS LKPJ KONSULTASI KE DITJEN OTDA

Humas Deprov – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri, Rabu (28/04/2021).

Ketua Pansus, H. Sun Biki menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka mengkonsultasikan tentang hal-hal yang terkait dengan mekanisme pembahasan serta substansi LKPJ yang akan ditindaklanjuti menjadi rekomendasi DPRD.

“Koordinator, Pimpinan dan anggota pansus LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2020 diterima langsung oleh Kepala Sub Direktorat Wilayah IV FKDH Indonesia Timur Dirjen OTDA Kemendagri, Bapak Dr. Saydiman,” imbuhnya.

Dikatakan, dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah poin yang menjadi pembahasan, seperti perbedaan mekanisme pembahasan LKPJ Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 13 Tahun 2019.

“Tidak banyak perbedaannya, tetap untuk peraturan lama program kegiatan lebih banyak menyampaikan nominal atau angka-angka sedangkan perturan baru lebih ke prosentase,” jelas Ketua Pansus

Kemudian lanjut H. Sun Biki, pembahasan LKPJ oleh DPRD selama 30 hari dihitung sejak penyampaian LKPJ oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dan bukan dihitung sejak dokumen disampaikan ke DPRD.

Poin selanjutnya, rekomendasi dalam LKPJ oleh DPRD tidak menjadi bahan untuk pemberhentian kepala daerah melainkan untuk memperbaiki sistem pemerintahan

Ia menuturkan, agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti oleh kepala daerah atau pemerintah daerah, seyogyanya DPRD bekerjasama dengan media yang ada di daerah.

“Artinya rekomendasi dapat dimuat atau direlease di media cetak atau media online sebagai pengingat kkepala daerah untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.

Disampaikan juga untuk penyusunan laporan evaluasi LKPJ kepala daerah sebaiknya DPRD obyektif dalam penilaian dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Sementara itu, agar visi misi kepala daerah tercapai dalam RPJMD dan sinkronisasinya dengan beberapa kegiatan yang kewenangannya sudah dilimpahkan ke Kabupaten dan Kota, perlu melihat regulasi yang memungkinkan.

“Sehingga apabila diperlukan maka RPJMD dapat direvisi.

Terkait SILPA yang banyak H. Sun Biki menegaskan, belum tentu merupakan suatu sisa dari kegiatan tetapi bisa juga dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingganya untuk evaluasi dari segi anggaran dalam LKPJ maka harus dilihat dengan teliti bahwa Silpa tersebut sumbernya darimana.

Pewarta : Hengki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *