DPRD Provinsi Gorontalo

MELALUI VIDEO CONVERENCE, KOMISI I BAHAS TINDAK LANJUT PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Humas Deprov – Rapat Kerja Komisi I DRPD Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini bersama Asisten III, Inspektorat dan Badan Keuangan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI menghasilkan 4 Poin kesimpulan.

“Yaitu deposito atau bunga, kedua kelebihan pembayaran, ketiga soal aset dan kontrak kerja, serta pengadministrasian atau Sistem Pengendalian Internal termasuk juga tundakan dari temuan- temuan yang belum diselesaikan pada tahun-tahun kemarin,” ungkap Ketua Komisi I.

AW Thalb menegaskan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan terkait hasil pemeriksaan BPK RI Gorontalo yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari atau sampai 4 September 2020, maka Komisi I meminta hasil action plain dari eksekutif bisa mencapai minimal 75 persen pada 1 september.

“Kami minta agar 1 September tindak lanjut tersebut bisa tuntas 75 persen agar kami bisa evaluasi,” tegas AW Thalib.

Ditambahkan pula bahwa, sejumlah temuan yang disampaikan oleh BPK RI harus ditanggapi dengan proaktif oleh eksekutif agar laporan keuangan yang disajikan bisa clear agar predikat WTP bisa diraih kembali ditahun berikutnya.

“Sejumlah temuan itu seperti soal pengeloaan aset agar ditertibkan lagi aset hibah dan aset yang masih dikuasasi pihak lain, selanjutnya, pengenaan pajak terhadap mahyani yang metode pungutannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak jadi temuan, juga temuan dari tahun-tahun sebelum yang belum juga diselesaikan serta Dana BOS yang setiap tahun ada masalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *