DPRD Provinsi Gorontalo

Pantau penyaluran BLPD, Komisi IV Deprov Perkuat Pengaman Sosial.

Humas Deprov – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memacu menyalurkan dua bantuan sosial bagi masyarakat rentan yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19. Tidak terlepas pula Provinsi Gorontalo, sehingga Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo yang memiliki tiga fungsi parlemen diantarannya fungsi pengawasan, ikut terlibat untuk mengecek langsung apakah penyaluran bantuan tersebut sudah dijalankan secara menyeluruh ataukah belum.

Sehingga komisi IV Deprov, melakukan monitoring terkait Bantuan Langsung Pangan Daerah yang merupakan program Pemerintah Provinsi Gorontalo di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Selasa (19/05/2020).

Monitoring tersebut di pimpinan langsung wakil ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sofyan Puhi, yang di damping Wakil Ketua Komisi IV Suharsi Igirisa, Sekretaris Komisi IV, La Ode Haimudin, serta jajaran Komisi IV lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap jumlah data agregat masyarakat bumbulan yang menerima bantuan yakni, untuk PKH/BPNT saat ini yang menerima sebanyak 175 Kepala Keluarga (KK), BLT Kemensos yang sudah menerima sebanyak 234 KK, sehingga total keseluruhan Penerima bantuan sebanyak 409 kepala Keluarga dari 569 Kepala Keluarga.

Untuk sisa penerima manfaat yang tidak tercover dalam data bantuan PKH/BPNT dan BLT Kemensos, Pemerintah Desa bersama Pemerintah Daerah membuat satu terobosan dengan menyalurkan bantuan berupa BLT Desa,dan JPS Desa.

Kepala Desa Bumbulan mengatakan, untuk BLT Desa ini kami ambil dari anggaran Dana Desa, dan saat ini kami sudah menyalurkan di tahap kedua sebanyak 30 Kepala Keluarga. Usulan JPS Pemda sebanyak 107 Kepala Keluarga (sembako + uang 100ribu).

..berharap untuk bantuan sembako di tahap berikutnya terutama beras, dimohonkan agar kualitasnya di tingkat, sebab menurutnya beras yang diberikan saat ini kualitas kurang bagus untuk di masak.

Sekretaris Komisi IV  DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin menanggapinya, bahwa setiap program pemerintah pusat maupun daerah saling  di integrasikan  dengan baik, sehingga tidak ceritanya makanan atau sembako yang tidak berkualitas.

“ contohnya Pemerintah Daerah bisa membeli bahan – bahan pangan yang surplus di kalangan masyarakat akibat rendahnya daya beli, seperti sayuran, ikan cabai, nah itu di bagikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dengan melibatkan para instansi terkait dibidangnya,” ungkapnya.

 Ia berharap, masyarakat kita berikan mereka makanan yang dikonsumsi memiliki nilai gizi seimbang, sebab untuk apa bantuan yang diberikan jika tidak memiliki stimulus imun tubuh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *