DPRD Provinsi Gorontalo

KOMISI III MONITORING PELAKSANAAN PSBB PADA MODA TRANSPORTASI LAUT

Humas Deprov – Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Covid-19 menurut Peraturan Menteri Perhubungan ini dilakukan melalui pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, baik terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB.

Jajaran Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan Monitoring Pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada moda transportasi sebagai langkah pencegahan covid-19 dipelabuhan penyeberangan Bumbulan di Kabupaten Pohuwato, Senin 18/05/2020

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, H. Jasin U. Dilo menjelaskan, jadi kunjungan kita di Pelabuhan barang di paguat harapan dari pihak pelabuhan Karena ini adalah pelabuhan barang dimana yang terjadi adalah transaksi antara barang yang masuk dan keluar, dan harapan mereka para pelaku ini di perlakukan secara khusus karena terjemahan dibebaskannya kenderaan untuk mengangkut logis itu dipahami sebagai kenderaan, sementara dipelabuhan ini yang terjadi adalah logistik ini dibawa oleh orang, nah ada solusi yang mereka tawarkan agar supaya para pelaku dagang atau usaha ini mendapatkan legalisasi mereka paling tidak mendapatkan surat keterangan dari Kapala Desa bahwa mereka adalah pedagang antar pulau sehingga dengan modal itu mereka tidak akan mendapatkan masalah sama diperlakukan sebagaimana para sopir yang membawa bahan logistik melalui angkutan,” jelas Jasin Dilo.

Ditambahkan pula bahwa, ada semacam bantuan dari Pemerintah setempat, paling tidak melakukan pengawasan terhadap para ABK ataupun para pelaku usaha tersebut walaupun memang selama ini mereka sudah melakukan protap misalnya mereka melakukan screaning terhadap suhu tubuh setelah itu di mencuci tangan dan melewati sterilisasi dengan penyemprotan disentifiktan, nah yang utama adalah ketika ada orang – orang yang begitu dicurigai ada tanda – tanda bahwa mereka mengarah kepada tanda – tanda kurang sehat maka ini pihak kesehatan dari Pemerintah Daerah yang kemudian bisa menindaklanjuti itu.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *