DPRD Provinsi Gorontalo

PENGESAHAN 4 RANPERDA DI DPRD PROVINSI GORONTALO DI TUNDA

Humas Deprov – Pengesahan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengalami penundaan. Hal ini disebabkan komisi yang mengusulkan ranperda pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka Pembahasan 4 (empat) Ranperda Provinsi Gorontalo usul Prakarsa Anggota DPRD, Jumat (21/2/2020) menarik kembali usulan tersebut.

Ditariknya usulan oleh komisi pengusul ranperda adalah melalui pertimbangan bahwa rancangan empat perda ini perlu pengkajian ulang.
“Sehingga ke empat ranperda ini yakni perda undang-undang anti korupsi, perda kontainer, perda zakat, infak, dan sedekah, serta perda balai pengawasan obat dan makanan tidak dapat ditindak lanjuti, “ungkap Ketua DPRD Provinsi Gorontalo”.
Paris RA. Jusuf yang juga bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna itu menerangkan keseluruhan fraksi juga sepakat agar pengesahan ranperda ditunda karena kajiannya yang belum matang.
“Untuk itu akan dikaji lagi tunggu saja perkembangannya dan sistim akan dibahas mungkin minggu depan kita akan rapat kembali untuk menindak lanjuti hasil yang dibahas tadi,” kata Paris Jusuf”.
“Maka ada hal yang kita harus matangkan agar regulasi yang kita buat tidak sia-sia. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan maka tidak perlu dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan akan butuh pansus dan akan butuh anggaran nah ini manjadi pertimbangan kita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *