DPRD Provinsi Gorontalo

PIMPINAN DPRD DAN KOMISI I BAHAS MASALAH PTT DAN P3K BERSAMA BKN

Humas Deprov..Menindaklanjuti persoalan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Provinsi Gorontalo Pimpinan DPRD bersama Komisi I melakukan kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait permasalahan PTT dan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kamis 6 Pebruari 2020.

Tim diterima oleh Muh. Jisron, S.IP selaku Kepala Bagian Protokol, Dwi Hariyono, SH selaku Kasubid Perundang – undangan dan Fahmi selaku Kasubid Pengolahan Data.
Ketua Deprov menyampaikan maksud dan tujuan dari konsultasi ini adalah menyikapi persoalan di Provinsi Gorontalo yang mungkin juga menjadi persoalan nasional dengan adanya kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah pusat yaitu ” Merumahkan ” Tenaga Honorer seperti yang telah disampaikan oleh Menteri PAN RB RI.

Dijelaskan oleh Kasubid Pengolahan data sesuai UU No 5 Tahun 2014 bahwa status pegawai yang di akui hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Untuk tenaga honorer atau PTT akan dihilangkan sesuai dengan manajemen kepegawaian. Memang untuk P3K ini formasinya sudah ada tetapi masih terganjal pada regulasi yang mengatur tentang sistem penggajiannya melalui Kementerian Keuangan RI.

Ketua Deprov mengharapkan agar pihak BKN dapat memperjuangkan aspirasi  tenaga honorer ini menjadi prioritas dalam pengalihan menjadi P3K dengan mempertimbangkan usia dan masa kerja mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *