DPRD Provinsi Gorontalo

KOMISI III TERIMA PENGADUAN DARI LSM GERHANA

Humas Deprov – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menerima pengaduan dari beberapa elemen Masyarakat terkait aduan dari LSM Gerhana.

“Sebagai lembaga pengawasan tentu DPRD adalah bagian yang pening untuk bagaimana menjaga menstabilkan proses yang ada di Pemerintah termasuk diaduan ini, cuman memang yang jadi problem kami di Komisi III, saya sebagai Anggota Komisi III meminta untuk ditunda setelah kita melakukan rapat, memang awaalnya kami tidak sempat membacakan surat tapi karena ada informasi dari sekretariat bahwa ada surat aduan jadi kami langsung mengagendakan, tetapi rupanya ini sudah dilaporkan lewat kejaksaan tinggi, saya sebagai Anggota komisi III meminta kepada Pimpinan Komisi III untuk menunda dulu rapat ini sekaligus mengkroscek meminta informasi dari pihak kejaksaan apakah aduan ini diproses seperti apa. Kami tidak mau berbenturan atau berhadap – hadapan dengan lembaga hukum dan ini proses tender dan dampaknya kehukum, kami di DPRD hanya sebagai lembaga politik yang khusus memediasi persoalan tersebut mencarikasn solusi tentu ketika sudah ada dampak hukum maka kami keluar dari proses itu, “ungkap Guntur Thalib”.

Ditambahkan pula bahwa, Ada CV. Tri Putra melalui LSM Gerhana melaporkan kepada DPRD terkait proses pekerjaan tentang di Pokja BP2JK Provinsi Gorontalo yang kurang lebih anggarannya 500 juta di Provinsi Gorontalo, tetapi atas laporan ini bahwa CV Tri Putra ini tidak memiliki SKT dimana dari peyampaian LSM Gerhana bahwa panitia atau BP2JK menggugurkan CV Tri Putra ini karena SKT namun kami belum sempat mendalami karena yang pertama karena ini adalah bagian proses evaluasi di BP2JK maka kami meminta waktu menunda sekaligus tadi kroscek ke kejaksaan tinggi dan Insya Allah minggu depan kita akan meminta dokumen ataupun informasi valid terkait apa yang menjadi aduan oleh LSM Gerhana tadi.

Kami pun tidak mendalami terlalu banyak karena boleh jadi ini menjadi kasus di kejaksaan tinggi ataupun bisa jadi perkara yang kemudian ada pendalaman  dilakukan oleh kejaksaan tinggi sehingga ya tentu sebagai mitra dari PU Mitra dari BP2JK hanya ingin mengkroscek lebih awal terkait laporan tadi.

Saya meminta kepada pihak BP2JK memberikan dokumen yang tentunya ini dokumen rahasia ataupun dokumen Negara maka ini tidak sampaikan, atau tidak dan diberikan ke LSM ataupun kepihak pelapor CV TRU PUTRA, tetapi diserahkan lewat Ketua komisi III, akan tetapi ini akan menjadi konsumsi kami di lembaga DPRD, Pinta Anggota Komisi III”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *