DPRD Provinsi Gorontalo

Fraksi Gerindra Deprov Inginkan Dokumen KPBU harus “CLEARLY”

Humas Deprov – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda saat melakukan interupsi pada saat rapat pembahasan terkait Rumah sakit Hasri Ainun Habibie.

Humas Deprov – Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, mengatakan bahwa Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) tentang Pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Provinsi Gorontalo harus dikaji kembali.

“ kami menginginkan dokumen untuk Pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie harus benar-benar bisa menyakinkan kami selaku anggota legislative, dimana dari pemaparan tim simpul serta hasil kajian, masih banyak dokumen yang rancu akan kelengkapan data-datanya,” kata Sulyanto usai rapat kerja Pimpinan dengan Tim Simpul KPBU, Senin 21/10/2019.

Menurut Sulyanto, bahwa Instansi yang ikut terlibat langsung dalam dokumen KPBU memberikan pandangan yang berbeda-beda, seperti dari Pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dalam Legal Opinion tidak bertanggungjawab serta produk ini bukan menjadi satu keputusan.

“ artinya Kejaksaan merupakan hak tertinggi untuk memberikan keputusan dan kepastian hukum, namun dalam pandangan Dasar  hukumnya masih simpang siur, begitupun dengan BPK,” Katanya.

Lantas bagaimana sikap Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Gorontalo??

Sikap Fraksi Gerindra Parlemen akan menunggu hasil rapat selanjutnya, dengan mengkordinasikan ke Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan masukan serta saran dalam mengambil keputusan apakah setuju ataupun tidak, tutup Sulyanto.

Penulis Ferdi Igirisa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *