DPRD Provinsi Gorontalo

Perkuat tugas dan Kewenangan Komisi I Monitoring Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2019.

Humas Deprov – Maraknya Aksi Tawuran serta gangguan ketentraman, kenyamanan masyarakat, terutama di kalangan Pelajar, menjadi salah satu lahirnya Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat termasuk di dalamnya mengatur tentang hak dan tanggung jawab, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perlindungan masyarakat, tugas pembantuan, kerja sama dan koordinasi, peran serta masyarakat, pendanaan, pelaporan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Olehnya, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Bidang Hukum dan Pemerintahan melakukan Monitoring Penerapan Perda tersebut di SMA Negeri 1 Telaga, Kab Gorontalo, Sabtu, 19/10/2019.

Dalam kunjungannya, Komisi I Deprov yang beranggotakan 3 (tiga) Aleg, masing-masing Irwan Mamesah, Hidayat Bouty serta Yuriko Kamaru diterima oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Telaga Adianiwaty Polapa diruang kerjanya.

Dalam pertemuan ini, Hidayat Bouty menjelaskan, optimalisasi pelaksanaan Perda tersebut, pihak sekolah melakukan Mou dengan pihak Polsek setempat dalam rangka pemantauan dan penertiban siswa yang berkeliaran diluar sekolah pada saat jam belajar mengajar berlangsung dan harusnya ada pembinaan dan arahan dari pihak sekolah yang dilakukan setiap saat dan dilaksanakannya pemberian pembinaan oleh pihak kepolisian pada setiap Masa orientasi siswa.
“Pihak sekolah harus melakukan MOU dengan Para penegak Hukum, ” Jelasnya.

Ditambahkan pula, Pentingnya partisipasi Orang Tua dalam mendukung pelaksanaan perda tersebut dalam rangka memantau kegiatan siswa pada saat diluar jam sekolah terutama pada saat mau ke sekolah dan pulang sekolah.

” peran orang tua pun wajib dalam penerapan Perda ini,” tambahnya.

Selain itu ada Penanganan siswa yang cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban di lingkungan sekolah ditangani langsung oleh Guru kemudian diserahkan ke guru BK dan di tindaklanjuti dengan mengundang orang tua siswa yang bersangkutan serta Kepala sekolah memberikan masukan bahwa perlu adanya penugasan Satpol PP pada setiap sekolah SMA, “jelas Politisi DNB.

Dengan adanya Perda No 1 tahun 2019, eksekutif dan legislatif bersama- sama mewujudkannya.

Penulis Ferdi Igirisa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *