DPRD Provinsi Gorontalo

PENJELASAN KEMENDAGRI SOAL PENJELASAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Humas – Deprov – Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Gorontalo, yang membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam kegiatan/pertemuan dilaksanakan di Gedung E Lantai III, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh Ir. Gunawan, MA. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi. Gorontalo, DR. Drs. Paris R.A Jusuf, S.Sos.I, M.Si, juga di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Ir. H Awaluddin Pauweni (sebagai Koordinator Pansus) dan Ketua Pansus DR. Drs. A.W Thalib, M.Si serta Anggota Pansus lainnya.

Dalam diskusi diantaranya terkait Pembagian Kewenangan yang terdapat benturan norma (Dis-harmonisasi) antara undang-undang No. 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yakni dalam UU Pemda menyebutkam kewenangan Daerah Provinai hanyalah menyusun profil Kependudukan, sedangkan dalam UU Adminduk menyebut 5 Kewenangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *