DPRD Provinsi Gorontalo

3 RANPERDA DARI DPRD DISETUJUI

Humas Deprov – Rapat Paripurna Pembicaraan tingkat I terhadap 3 Ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, DR. Drs. Paris Jusuf, S.Sos.I, M.Si, di hadiri  Gubernur, wakil Gubernur serta Pimpinan dan Anggota Deprov.

Dalam rapat tersebut, Ketua Bapemperda Adnan Entengo mengungkapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Alquran, Selama Ini Agama Dan Budaya Paling Banyak Dijadikan Sebagai Hukum Tidak Tertulis Atau Sudah Menjadi Sebuah Tradisi Yang Mengikat Umat Dalam Menjalankan Aktivitas Keagamaan. Dengan Kata Lain Bahwa Pengaturan Hukum Tidak Tertulis Seringkali Mudah Digerakkan Oleh Perkembangan Zaman Yang Terus Berubah Secara Cepat., Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan Perlu Mendapatkan Perhatian Serius Karena Menyangkut Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pembangunan. Adanya Administrasi Kependudukan Yang Dikelola Dengan Baik Akan Dari Berdampak Pada Pelayanan Dasar Publik, Kesehatan, Pendidikan, Serta Kesejahteraan Masayarakat Secara Umum Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Penghormatan Dan Perlindungan Terhadap Kehidupan Warga Lanjut Usia, Tak Terpisahkan Upaya Terhdap Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dimana Isu Hak Asasi Manusia Menjadi Isu Penting Bagi Setiap Negara Untuk Diwujudkan Dalam Rangka Membangun Kehidupan Bangsa Yang Berperadaban. Sehingganya Menjadi Tanggung Jawab Penting Bagi Bagi Seluruh Lapisan Pemerintahan, Baik Pusat Maupun Daerah Untuk Menjamin Lahirnya Sebuah Tata Kehidupan Yang Berkeadilan Bagi Setiap Warga Negara, Termasuk Didalamnya Warga Lanjut Usia. Pengabaian Terhadap Warga Lanjut Usia Merupakan Tindakan Pengibirian Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Sebagaimana Dijamin Dalam Uud 1945, “jelas Adnan Entengo”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *