DPRD Provinsi Gorontalo

TIGA RANPERDA PROVINSI GORONTALO DIBAHAS

Rapat Paipurna dalam rangka Pembahasan 3 tiga Ranperda Provinsi Gorontalo usul Prakarsa Anggota DPRD, Senin (14/19) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.

Rapat di Pimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Drs Paris Jusuf, S.Sos., M.Si. Pada rapat tersebut diawali dengan Penjelasan Komisi IV Sebagai Pengusul Pengajuan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Alquran yang dibacakan oleh, Bapak Adnan Entengo.

Ada Beberapa Harapan Yang Ingin Diperoleh Warga Lanjut Usia Antara lain Yaitu Harapan Lansia Terhadap Kerabat/Keluarganya, Pelayanan Terhadap Lansia Harus Dilakukan Dengan Ikhlas Dan Wajar, Harapan Lansia Terhadap Masyarakat, Lansia Tetap Menjadi Bagian Dari Masyarakat Dan Dilibatkan Dalam Setiap Kegiatan Termasuk Memberikan Pengalaman Serta Ilmu Yang Dimilikinya, Harapan Lansia Terhadap Pemerintah, Agar Mengembangkan Program Ekonomi Bagi Lanjut Usia Potensial, Memberi Jaminan Hidup Bagi Lansia Tidak Potensial Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu, Jaminan Kesehatan Bagi Lansia Yang Murah/Gratis. Menyediakan Fasilitas Umum Bagi Lansia, Membentuk Wadah Untuk Bersosialisasi Bagi Lansia Misalnya Posyandu Lansia, Menyediakan Panti-Panti Yang Layak Bagi Lansia Yang Terlantar. Terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Alquran, Nilai Tertinggi Pendidikan Dalam Pandangan Islam Adalah Keselamatan Di Dunia Maupun Diakhirat Kelak. Gorontalo Dikenal Dengan Falsafahnya Yakni ‘Adat Bersendi Syarah, Syarah Bersendi Kitabullah, Konteks Tersebut Yang Selanjutnya Menjadi Bingkai Dari Penciri Tradisi Islam  Gorontalo Dan Merupakan Formulasi Nilai-Nilai Lokal Gorontalo.

Penjelasan Komisi I Sebagai Pengusul Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah TentangPenyelenggaraan Administrasi. Aw Thalib Menjelaskan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Memerlukan Data Kependudukan Yang Akurat Dan Tepat Agar Tidak Akan Menimbulkan Persoalan Ketidaktepatan Sasaran Dari Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Masih Banyaknya Masyarakat Gorontalo Yang Belum Memiliki Nik Sehingga Menjadi Penghambat Pemberian Pelayanan Dasar, dan Diperlukan Cara Yang Strategis Dan Sinergis Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Masih Banyaknya Masyarakat Gorontalo Yang Belum Memiliki NIK Sehingga Menjadi Penghambat Pemberian Pelayanan Dasar, dan Diperlukan Cara Yang Strategis dan Sinergis Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Rapat Paripurna di akhiri dengan Penandatangan 3 Buah Ranperda oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *