DPRD Provinsi Gorontalo

PERDANA DIALOG, Aleg Deprov 2019-2024 Jaring Aspirasi Wilayah Gorontalo Utara.

Humas Deprov – Dialog Interaktif menyapa rakyat merupakan Ragam Kegiatan Bulanan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyerap aspirasi,masukan maupun kritikan terhadap program Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kec.Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang ikut dihadiri oleh jajaran aleg Deprov, staf Sekretariat Dewan, Unsur Pemerintah Daerah Kab.Gorontalo Utara, serta masyarakat.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Provinsi Gorontalo DR.Drs Paris RA Jusuf, S.Sos,i.,M.Si mengatakan bahwa Dialog interaktif Merupakan kegiatan rutin anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah di laksanakan dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019.


” Dialog Interaktif ini sudah dari Tahun periode sebelumnya,”Katanya.

Hari ini, (minggu/13/10), Kegiatan perdana periode 2019 – 2024 dengan Maksud dan Tujuannya Dalam rangka silahturahim aleg serta Kami ingin mendengarkan hal hal yang menjadi keluhan masyarakat.

Pada setiap kesempatan hadir dari unsur pemerintah daerah baik bupati dan sekda serta assiten Kabupaten Gorontalo Utara.
Dengan harapan hal hal terkait dengan program daerah mari kami sinergikan program.

” Kami dprd siap mensinergikan program” kata Paris.

Ditambahkan pula DPRD periode 2019 – 2024 dalam limit waktu seluruh Alat Kelengkapan Dewan tersebut telah terbentuk.

Dalam sesi dialog ini, terungkap beragam macam persoalan yang di hadapi serta dirasakan oleh masyarakat, yang sangat krusial adalah tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kab. Buol , yang saat ini telah diblokir ruas jalan sepanjang 1KM.

Hamzah Sidik, menyampaikan bahwa ini secepatnya diseriusi oleh dua Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Sulawesi Tengah, jangan sampai akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan bersama.

“Berharap kedua belak pihak menseriusi permasalahan tapal batas ini,” jelas Hamzah.

Menanggapi hal ini, DR.Drs Paris RA Jusuf, S.Sos,i.,M.Si, menjelaskan bahwa sesegera mungkin kita akan melakukan Rapat Forkopimda bersama dua Daerah.

“Kami akan segera mungkin akan menindaklanjuti permasalahan ini,”.jelas Paris.

Lain hal dengan Anggota Komisi Satu DPRD Provinsi Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos, dimana Pemerintah Daerah terlihat tidak serius mengatasi masalah ini, misalnya sampai dengan sekarang dokumen RT/RW belum rampung.

“Kami Komisi I akan memperjuang tapal batas ini, namun terkendala dengan administrasi wilayah,” tegasnya.

Humas Deprov – aleg Deprov H. ADHAN Dambea, S.Sos MH saat memberikan penjelasan terkait Tapal Batas.

Penulis Ferdi Igirisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *