DPRD Provinsi Gorontalo

Komisi IV “Revisi UU No 13 Tahun 2003 BELUM DIBAHAS.”

Humas Deprov – Menindaklanjuti Aspirasi yang disampaikan oleh beberapa Serikat Buruh dalam aksi Demo di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo beberapa Pekan kemarin yang menuntut agar DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi IV terhadap Revisi UU No 13 Tahun 2003 terjawab, Dimana Jajaran Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo langsung melakukan Konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Pembinaan hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, Kamis/10/10/2019.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menyampaikan tentang permasalahan di Provinsi Gorontalo,berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja, polemik revisi UU No 13 Tahun 2003 serta PP 78 Tahun 2015.

Wakil Ketua Komisi IV, Hj.Suharsi Igirisa, S.IP,.M.Si mengatakan, Dimana untuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia  (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 1992) serta revisi UU no 13 Tahun 2003 telah menjadi topik masalahnya di daerah, Kata Suharsi.

permasalahan revisi UU No 13 Tahun 2003 Boleh dibilang, agenda revisi UU Ketenagakerjaan bakal memicu kontroversi. Apalagi kini mulai beredar sejumlah poin rancangan revisi aturan yang lebih berat sebelah dan pro pengusaha di kalangan aktivis perburuhan dan serikat pekerja.

Setidaknya ada lima poin besar aturan ketenagakerjaan yang akan diubah. Yakni, penetapan upah dua tahun sekali, perluasan pekerjaan alihdaya (outsourcing) untuk semua jenis pekerjaan, keleluasaan masuknya tenaga kerja asing, fasilitas pekerja yang akan dikurangi atau dihapus, dan penurunan nilai pesangon.

Menyikapi beragam macam persoalnya akhirnya Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendapatkan data dan informasi, bahwa revisi ini belum dibahas,bahkan belum masuk dalam pembahasan Prolegnas.
” revisi UU no 13 Tahun 2003 bisa dibilang belum dibahas baru sekedar wacana, yang sudah dibahas (tahap pengodokan) itu baru PP 78 Tahun 2015.” Kata Suharsi.

Dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

“Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: a. upah; dan b. pendapatan non upah,” bunyi pasal 4 ayat (2) PP ini.

Adapun kebijakan pengupahan itu meliputi: a. Upah minimum;
b. Upah kerja lembur;
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.


Penulis : Ferdi Igirisa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *